Penantian 48 tahun 

Masyarakat Dayak Ketapang Terwujudkan

Kerinduan masyarakat Dayak Ketapang kepada pemimpin Dayak selama 48 tahun telah terwujudkan. Sejarah baru itu tercipta tepat pada tanggal 30 Agustus 2010 lalu, seorang putra Dayak asal Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang, Drs. Henrikus, M.Si. dilantik menjadi Bupati Ketapang periode 2010-2015. Henrikus yang periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Ketapang merupakan bupati Dayak kedua Kabupaten setelah alm. P.Y Denggol pada tahun 1972.

Semangat perjuangan masyarakat Dayak Ketapang untuk mendudukan seorang putra daerah di pucuk pimpinan Pemerintahan Daerah pada Pemilu Kepala Daerah (pemilukada) Kab. Ketapang 2010 memiliki kesamaan dengan perjuangan masyarakat Dayak Kalimantan Barat pada saat mendudukan gubernur Dayak, Drs. Cornelis, MH. pada Pemilihan Gubernur  tiga tahun yang silam. Hal tersebut dapat kita lihat dari persamaan masa penantian akan pemimpin Dayak serta memperjuangkan tokoh politik Dayak yang kedua.

Semangat persatuan masyarakat Dayak Ketapang perlu kita apresiasikan. Hal tersebut dapat kita lihat dukungan dari berbagai elemen seperti gubernur Dayak, pihak gereja, organisasi-organisasi Dayak, kaum intelektual muda Dayak/mahasiswa dan pelajar, serta  masyarakat Dayak secara menyeluruh. Drs. Henrikus, M.Si. yang berpasangan dengan Boyman Harun, SH. pada pemilukada beberapa waktu lalu terbukti banyak mendulang suara dari daerah pedalaman yang mayoritas suku Dayak. Pasangan yang didukung oleh empat partai politik yaitu PDIP, Demokrat, PAN dan PPD berhasil mengalah pasangan Yasyir Ansyari dan Martin Rantan yang mayoritas basis suaranya di daerah pesisir atau Melayu dengan masing-masing perolehan suara 116.079 dan 94.052 suara.

Kemenangan Dayak di Kabupaten Ketapang ini merupakan tonggak awal perubahan masyarakat Dayak itu sendiri. Apakah dengan terpilihnya seorang bupati Dayak dapat mengubah kondisi kehidupan masyarakat Dayak di Ketapang? Saat ini, kondisi masyarakat pedalaman/Dayak sangatlah memprihatinkan. Bertahun-tahun kekayaan alam masyarakat pedalaman dikuras habis-habisan demi kepentingan yang tidak jelas. Perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan pertambangan seolah-olah menjadi penguasa kehidupan masyarakat Dayak. Kearifan lokal suku Dayak dengan perlahan-lahan sengaja dihilangkan. Di sisi lainnya, berbagai jenis penindasan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai ”sahabat Dayak” melalui intervensi penguasa di Pemerintah Daerah seperti ketimpangan pembangunan antara pedalaman dengan pesisir. Pembangunan infrasruktur di masyarakat pedalaman masih jauh ketinggalan dibandingkan daerah pesisir, jalan-jalan dibiarkan hancur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih belum memadai serta tingkat perekonomian yang selalu rendah.

Tugas berat Henrikus lima tahun kedepan untuk merubah pola pemerintahan yang selalu bertindak tidak adil. Hal tersebut tentu saja harus dilakukan dengan profesional dan bijaksana. Semoga dengan terpilihnya bupati dari kalangan suku Dayak ini dapat merasa penderitaan masyarakat Dayak, sehingga bisa diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Selamat berjuang Pak Bupati! (Darwis Alfonsus, Ketua GMPPK-Jogja asal Ketapang)